Pemerintah telah memulai penyaluran bansos kuartal kedua di tahun 2025 bagi sekitar 16,5 juta KPM. Jumlah dana yang disediakan secara keseluruhan adalah Rp10 triliun, termasuk dalam program PKH serta BPNT.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (GusIpul) menyampaikan hal tersebut saat memberikan keteranganpersediaan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 28 Mei sore itu.
“Penyaluran akan dimulai hari ini secara bertahap,” kata Gus Ipul.
Berdasarkan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menyatakan bahwa untuk pendistribusian kali ini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini memudahkan dalam memberikan bantuan dengan sasarannya menjadi lebih akurat.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data paling baru, ditemukan bahwa 1,8 juta keluarga yang dulunya mendapatkan manfaat sudah tidak memenuhi kriteria untuk menerima dukungan tersebut lagi.
“Beberapa dari mereka kami temui di disil 6 ke atas. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mereka telah membaik dan menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk dalam kelompok disil 1, 2, atau 3,” terang Gus Ipul.
Sebaliknya, dana bantuan senilai 1,8 juta orang Penerima Manfaat Keluarga Amanah akan dipindahkan ke pihak yang lebih membutuhkan, khususnya kelompok sangat miskin.
“Setelah proses distribusi selesai, pembaruan data pun akan tetap kita lanjutkan,” ungkapnya.
Menteri Sosial menegaskan pula bahwa pengecekan ulang Daftar Terpadu Situs Data Kependudukan dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berlangsung dengan dua cara yaitu Melalui saluran resmi dengan mengintegrasikan informasi dari beberapa instansi, serta Saluran sukarela menggunakan aplikasi Cek Bansos, di mana terdapat opsi untuk Membuat usulan atau Mengajukan sanggahan.
” Kami meminta warga untuk melengkapkan persyaratan yang terdapat dalam aplikasi cek bansos apabila mereka berkeinginan mengajukan maupun menolak data tersebut,” imbuhnya.
Selama ini, kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menginformasikan bahwa BPS sudah selesai memperbarui DTSEN untuk bantuan sosial pada kuartal kedua. Upaya tersebut dilakukan bersama-sama dengan pembimbing PKH serta pihak BPS di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
“Dilakukan pemeriksaan lapangan pada kira-kira 12 juta keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,9 juta keluarga sukses divalidasi dan dimasukkan ke dalam perbaruan DTSEN,” katanya.
Amalia juga menyebutkan bahwa tahap peningkatan kualitas melibatkan penggabungan temuan survei dari BPS, data Administratif, dan penyamaan catatan dengan Dukcapil.
“Semua data yang sudah diperbarui ini telah kita berikan ke BPKP guna verifikasi terakhir. Tujuannya adalah agar bisa mengurangi kesalahan target dalam pemberian bantuan sosial,” ujarnya.