#KaburAjaDulu menjadi viral, menarik perhatian umum. Tidak hanya sebagai lelucon, namun ia menggambarkan kekecewaan generasi muda Indonesia. Di balik sarkasme, ada kekecewaan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Akan tetapi, kabur tanpa persiapan justru berisiko. Bagaimana menjadikan fenomena ini sebagai momentum refleksi?
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan remaja berusia 15-24 tahun mencapai 15,45%. Biaya pendidikan yang mahal dan kesempatan kerja yang terbatas menjadi sumber frustrasi. Bukanlah hal yang mengherankan jika banyak orang memilih mencari peluang di luar negeri. Namun, migrasi tidaklah merupakan solusi instan. Diperlukan strategi yang matang agar kita tidak hanya melarikan diri dari masalah, tetapi juga menemukan solusi yang lebih tepat.
Di Twitter, tagar ini ramai dengan informasi beasiswa, lowongan pekerjaan, hingga tips migrasi yang legal. Menurut Kompas (2023), warganet saling berbagi pengalaman bekerja di Jerman atau Australia. Ini adalah sisi positif: protes yang diungkapkan berubah menjadi kegiatan produktif. Namun, pemerintah harus menanggapinya sebagai sebuah alasan darurat.
Fenomena “drain otak” akan mengancam jika migrasi tidak diimbangi dengan kontribusi bagi tanah air. Anies Baswedan dalam wawancara Kompas (2023) menegaskan, nasionalisme bukan tentang lokasi geografis. “Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia dari mana pun Anda berada,” katanya. Ini mengingatkan pada diaspora India yang berkontribusi dengan mengalihkan pengetahuan mereka.
Pemerintah melalui KP2MI merespons dengan kampanye #AyoKitaBekerjaDiLuarNegeri. Tujuannya mengarahkan migrasi secara legal dan terukur. Menurut World Bank (2022), remitansi pekerja migran Indonesia mencapai 9,3 miliar dolar AS. Tapi, uang saja tidak cukup. Pengalaman dan keterampilan harus dibawa pulang.
Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat anggaran pendidikan 2025 dibuat lebih rendah. Menurut instruksi Presiden Prabowo Subianto, anggaran pendidikan 2025 dibagi menjadi Rp. 724,2 triliun, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan Rp. 7,272 triliun dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan Rp. 56,607 triliun (Kompas.id, 2025). Hal ini menambahkan kesan bahwa pendidikan bukanlah prioritas.
Sejarawan Asvi Warman Adam mengingatkan dalam buku Politik Pendidikan Kolonial (2020), bahwa pendidikan adalah investasi bagi suatu bangsa. Jika akses pendidikan tidak seimbang, maka regenerasi bangsa akan terhambat. Pengurangan anggaran pendidikan dapat memperlebar kesenjangan dan mendorong lebih banyak anak muda memilih untuk merantau ke luar negeri.
Di sisi lain, masalah migrasi ilegal masih menjadi ancaman. Laporan BNP2TKI pada tahun 2023 mencatat 1.234 kasus pekerja migran ilegal dalam setahun. Mereka rentan menjadi korban eksploitasi. Mereka yang kabur tanpa prosedur yang benar hanya terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Peningkatan literasi tentang prosedur legal harus dilakukan dengan lebih gencar oleh pemerintah dan komunitas.
Media sosial memiliki sifat yang ganda. Di satu sisi, ia membantu memperkuat solidaritas, seperti gerakan #KaburAjaDulu. Namun, menurut hasil penelitian Journal of Social Media and Society pada tahun 2022, fenomena viral seringkali membuat solusi yang sistematis menjadi kabur. Trend bisa berlalu, tetapi masalah tetap ada dan belum terselesaikan.
Sejarah mencatat, kabur bukan hal baru. Prabowo Subianto pernah “kabur” ke Yordania tahun 1998, seperti diungkap Tempo (2015). Tapi, ia kembali dengan jaringan bisnis dan politik. Kisah ini mengajarkan: kabur boleh, asalkan punya rencana pulang membawa perubahan.
Seorang sosiolog, Imam Prasodjo, dalam bukunya “Generasi Sandwich” (2021) mengingatkan bahwa tekanan ekonomi membuat anak muda merasa terjepit. Mereka harus memenuhi kebutuhan orang tua sambil menyiapkan masa depan mereka sendiri. Tidaklah mengherankan bahwa iming-imingan gaji besar di luar negeri menjadi daya tarik yang kuat. Namun, keluarga tetap menjadi ikatan yang kuat bagi mereka.
Lalu, bagaimana “kabur” yang bertanggung jawab? Pertama, lakukan penelitian yang mendalam. Buku “The Expatriate’s Guide to Working Abroad” (Smith, 2019) misalnya menyarankan melakukan analisis tentang kebiasaan kerja, biaya hidup, dan prosedur hukum. Kedua, bangunlah jaringan profesional sebelum berangkat.
Ketiga, jangan berhenti memberikan kontribusi bagi Indonesia. Pada contoh ilmuwan seperti Dr. Joe Hin Tjio, penemu kromosom manusia, patut dijadikan contoh. Meskipun bekerja di Swedia, ia masih aktif mengajar di Universitas Indonesia (UI). Seperti kata Najwa Shihab, “Jadilah mata rantai yang menghubungkan Indonesia dengan dunia.”
Pemerintah harus melakukan perubahan diri. Menurut Laporan Bank Dunia (2023), meningkatkan anggaran penelitian sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat menciptakan sekitar 500.000 lapangan kerja berbasis inovasi. Reformasi birokrasi dan insentif bagi startup harus diperkuat untuk mencegah anak muda merasa terpaksa meninggalkan negara.
Di tingkat komunitas, gerakan seperti Indonesia Mengglobal patut diapresiasi. Mereka memberikan konsultasi gratis untuk pelajar yang ingin studi ke luar negeri. Kolaborasi semacam ini dapat mengurangi kesenjangan informasi yang sering kali menjadi penyebab migrasi ilegal.
Pada akhirnya, #KaburAjaDulu merupakan cermin bagi generasi milenial yang retak. Retaknya bukan karena mereka malas, melainkan karena sistem yang belum mampu menopang impian-impian mereka. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer dalam buku Rumah Kaca (1988), “Orang boleh pintar sebesar langit, tapi selama tidak menulis, ia akan terlupakan.”
Menulis di sini merupakan simbol. Muda-mudi ingin meninggalkan jejak, namun mereka membutuhkan kertas yang tidak ada lubang. Pemerintah harus menyediakan “kertas” itu melalui kebijakan yang inklusif. Sementara anak muda, meskipun sedang berpindah, harus tetap menulis catatan perubahan untuk Indonesia.