Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus geng motor dan tawuran.
Pelajar di Jawa Barat yang terlibat dengan aksi geng motor dan tawuran akan ditangkap dan dikirim ke Kodam III/Siliwangi.
Dedi mengatakan bahwa ini terkait rencananya untuk mewajibkan pelajaran militer di sekolah menengah atas (SMA) di daerah tersebut.
“Pembentukan kurikulum wajib militer dalam kurikulum SMA adalah rencana untuk membentuk karakter bela negara,” kata Dedi setelah dilantik sebagai Wakil Komandan Komando Pendidikan TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta, (20/2/25), menurut Kompas.com.
Dedi mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk melaksanakan rencana tersebut.
Menurutnya, pembentukan wajib militer diarahkan pada anak-anak yang terlibat dalam gangsterisme motor sampai perkelahian antar remaja.
“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, terlibat perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan memasukkan wajib militer,” ujar Dedi.
Baca Juga:
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan alokasi khusus untuk mengatasi masalah geng motor dan premanisme.
“Saya memang sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Anggarannya cukup besar,” katanya.