Setelah dilantik sebagai kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung membagikan sejumlah kendaraan dinas kepada stafnya.
Gubernur Jawa Barat memiliki koleksi mobil dinas yang menarik, tetapi Dedi Mulyadi akan memilih untuk menggunakannya hanya satu unit saja.
Dedi Mulyadi bahkan mengubah satu mobil dinas menjadi laboratorium kesehatan untuk masyarakat.
Deretan mobil dinas tersebut meliputi Alphard, mobil listrik IONIQ, Camry, Crown, Mercedes Benz Sprinter, hingga motor BMW dan Royal Enfield serta Honda CBR.
Dia langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada Dinas Perhubungan untuk keperluan patroli.
“Saya tidak bisa menggunakan ini, mungkin ini cocok untuk apa? Bagian Dishub,” kata Dedi, seperti dikutip dari tayangan di saluran YouTube miliknya.
Dia menyarankan patroli bantu polisi agar tidak macet di Jawa Barat. Dia mengusulkan agar polisi menggunakan sepeda motor dinas.
Selain itu, Dedi juga memberikan motor BMW dan Royal Enfield untuk Satpol PP dan aparat pimpinan Gubernur Jawa Barat.
“Tanya-tanya ada Satpol PP atau tidak, bisa beroperasional ya. Bantuin Pemkot yang pagi-pagi itu, nanti patroli angkut di mobil belakang,” katanya.
“Royal Enfield untuk kantor pimpinan. Pak mau ini, mau ini? Mana yang nyaman? BMW mungkin tidak bisa dipastikan untuk mengurus,” katanya.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat Demang Leuwih juga memerintahkan untuk memperbaiki tiga mobil operasional staf.
“Ia berkata, mobil saya tidak boleh rusak-rusak. Masukkan ke bengkel, tapi jangan sampai ongkos bengkel lebih mahal dari harga mobil baru,” ujarnya.
Yang paling mengejutkan adalah perubahan fungsi mobil dinas Gubernur Jabar dari Mercedes Benz Sprinter.
Dedi meminta agar mobil itu diubah.
Sayah kira, Pak Sekda, oleh Bapak nanti alokasikan menjadi mobil rumah sakit.
Pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, dan tes kanker bisa dilakukan di mobil laboratorium ini. Ini bisa membantu mendeteksi kondisi kesehatan dengan lebih efektif.
.
Ia menekankan, kendaraan tersebut akan digunakan oleh masyarakat umum.
“Jadi Gubernur memiliki mobil rumah sakit, tapi bukan untuk saya, melainkan untuk masyarakat. Menyedihkan melihatnya hanya jarang digunakan, terutama karena harganya yang mahal,” ujarnya.
Sementara untuk mobil Crown dan Camry, diberikan kepada dinas yang membutuhkan.
Usai ini, sebaiknya diadakan lelang. Tetapi, apakah ada dinas yang masih ingin menggunakannya? Pak Sekda, tolong sampaikan hal ini kepada dinas.
“Jika biaya perawatannya mahal lebih baik dijual lelang. Tugaskan kepada dinas yang membutuhkannya,” katanya.
Dua mobil listrik tersebut diberikan kepada dinas dan staf.
“Mobil listrik ada dua, Pak Sekda. Apakah sudah siap untuk dioperasikan? Nanti yang dinas akan mengantarkannya kembali. Mobil listrik boleh dioperasikan di sini, untuk ibu saja (staf),” ujar Dedi.
Sedangkan Alphard, Dedi memberikan mobil itu kepada Sekda Jabar Herman Suryatman.
“Alphard Sekda saja. Apakah ini masih bagus? Layakkah pak Sektretaris Daerah menggunakan Alphard? Mobil pribadi bapak ini,” kata Dedi Mulyadi.
Sedangkan untuk kebutuhan sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi hanya meminta satu mobil Toyota Innova Zenix.
“Malam ini ada Innova, itu boleh saja. Jangan terlalu banyak, nanti akan membuat kepala pusing (karena) biaya perawatan dan pajak di negara kita akan semakin berat,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi terkejut mengetahui bahwa jumlah ahli di Pemerintah Provinsi Jabar.
Ia menilai jumlah tenaga ahli tidak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Jabar.
Diketahui bahwa ada 1740 orang pegawai pemerintah daerah Jawa Barat.
Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah yang baru terpilih untuk mengangkat staf khusus.
“Tentu saja kejadian yang tidak boleh terjadi dapat membuat ahli memanfaatkan kemampuan perangkat daerah,” kata Dedi Mulyadi dalam tayangan di saluran YouTube-nya, Rabu (19/2/2025).
Masalahnya, sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menggunakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan teknologi informasi.
Dedi bertanya kepada Herman Suryatman, Sekda Pemprov Jabar, ‘Apakah masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT?’
“Kita masih membutuhkan mereka karena mereka bertanggung jawab dalam mengoperasikan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?” ujarnya.
Herman menjelaskan bahwa dia sedang melakukan analisis jabatan maupun analisis beban kerja.
“Baru bisa kami membuat perencanaan. Berapa saja kebutuhan tenaga ahli yang ada di ASN?” tanya Herman.
“Mungkin tidak? Pak Sekdanya pintar, profesor, bahkan seorang PNS provinsi Jawa Barat yang terpercaya, kok tidak bisa menyelesaikan IT?” kata Dedi.
Namun, Herman menekankan bahwa masih banyak juga aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan baik.
“Saya pikir banyak hal yang baik. Bisa, meskipun kami harus membuka diri, ada juga kekurangan,” ungkap Herman.
Misalnya untuk insinyur, kita membutuhkan seseorang yang dapat menggunakan teknologi AI. Tapi untuk pekerjaan lainnya, ada.
Herman Suryatman menyebutkan, ada 1740 tenaga ahli yang menghabiskan anggaran sebesar Rp101 miliar.
Tiga jenis tenaga ahli yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi:
-Anggaran untuk perangkat daerah tahun 1687 menelan biaya Rp93 miliar
-Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar
Komisi informasi daerah yang terdiri dari 24 orang mendapatkan dana Rp3,1 miliar
Herman Suryatman menjelaskan, 1740 orang tenaga ahli tidak semua bekerja dengan penuh selama 12 bulan.
“Selama 12 bulan, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600,” katanya, mengutip TribunnewsBogor.com.
ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat di luar guru berjumlah 10 ribu orang.
“Dengan gaji 10 ribu rupiah, apa yang ia lakukan? Apa saja pekerjaannya? Apakah ia bekerja setiap hari?” tanya Dedi.
Dedi Mulyadi mengatakan, pegawai negeri sipil (ASN) yang tidak produktif sebaiknya bekerja dari rumah untuk mengurangi beban pemerintah.
ASN tidak produktif bekerja, mereka yang datang dan duduk ngobrol tetapi masih mendapatkan tunjangan kinerja, lebih baik justru mereka tetap di rumah.
“Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah,” ujar Dedi.
Meskipun begitu, Herman Suryatman menegaskan bahwa tidak semua ASN seperti itu.
Banyak pejabat pemerintahan sipil yang memiliki keterampilan.
“Tidak semua orang bisa menjalankan laptop dan menggunakan PowerPoint secara umum, paling tidak,” kata Herman.
“Yang diperlukan tukang sapu, makelar, pembangunan fisik, dan listrik, agar Jawa Barat tidak berantakan,” saran Dedi Mulyadi.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di