Tidak akan menimbulkan dampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN pada 2025.
Diketahui, Anggota Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah yang Berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jefridin Hamid menyatakan bahwa TPP merupakan salah satu prioritas utama Pemkot Batam dalam meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
Dia menjelaskan pencairan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil dapat dilakukan setelah menerima persetujuan dari pemerintah pusat.
“Sudah ada kesepakatan (acc) dari Kementerian. Semua sudah mulai dalam proses. Perjanjian Perdagangan Bebas (TPP) sudah bisa ditindaklanjuti,” kata Jefridin di Batam, Sabtu (22/2).
Tapi dia mengatakan bahwa penerbitan dana TPP tergantung pada masing-masing lembaga perangkat daerah (OPD).
Dijelaskan kembali bahwa sesuai dengan instruksi dari pusat, tidak ada pengurangan anggaran untuk layanan pengembangan ASN.
Penghematan keuangan mencakup perjalanan dinas, pertemuan di hotel, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan sejumlah kegiatan yang tidak terlalu penting.
“Besaran anggarannya sama, tidak ada pengurangan. Pada dasarnya Pemkot Batam sangat peduli terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran,” kata Jefridin.
Pada awalnya, ia menyampaikan bahwa Pemkot Batam akan menghemat anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025 sebagai lanjutan dari kebijakan penghematan anggaran dalam APBN dan APBD.
Kabar baik kedua, yaitu Jefridin memastikan tidak ada pegawai non PNS (honor) yang dirumahkan, seiring dengan kebijakan itu.
Dia menyebutkan bahwa hal itu dipicu oleh meningkatnya jumlah pegawai honorer yang lulus seleksi PPPK 2024.
Pemerintah Kota Batam saat ini berfokus pada transisi ke status pegawai pemerintahan dari honorer ke pegawai pemerintahan penerima upah tetap (PPPK).
“Jika kita melihat di tempat lain, ada yang mengurangi tenaga honorer. Alhamdulillah di Batam tidak. Pemerintah Kota Batam cukup berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Salah satu caranya adalah dengan tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer,” kata Jefridin.